Mekanisme Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar

Abstract

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undangundang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Hartoyo, 2010 : 10). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerima negara yang utama, disamping penerimaan atau pendapatan negara yang lain. Sesuai pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 3 ayat 2 diartikan sebagai pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang dipergunakan untuk penyedia fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pengenaan beban pajaknya terlebih dahulu harus memperhatikan objek pajaknya daripada subjek pajaknya. Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki setiap wajib pajak baik besar maupun kecil akan dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan dan keadaannya. Oleh karena itu diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri objek pajak yng dimiliki/dimanfaatkannya (self assessment) dibidang pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak atau tempattempat lain yang di tunjuk. Mengingat besarnya jumlah objek pajak, beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, maka belum seluruhnya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan objek pajak yang dimilikinya. Sejalan dengan hal itu, fiskus sebagai aparat penyelenggara perpajakan dalam rangka memanfaatkan potensi pajak pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menentukan arah kebijakan operasional khususnya dalam pembuatan rencana kerja pendapatan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, maka Direktorat Jenderal Pajak mengadakan kegiaan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Direktorat Jenderal Pajak atau bekerja sama dengan pihak lain ketiga yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar sebagai tempat penulis melakukan penelitian memiliki wilayah kerja yang luas yang meliputi seluruh wilayah secara administratif. Ketatnya persaingan penggunaan lahan dan pertumbuhan bangunan yang dapat dilihat dari banyaknya kawasan permukiman terencana yang semakin menyebar, yang menyebabkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar sering mengalami kendala antara lain adanya wajib pajak yang pindah tanpa memberitahukan kepada fiskus atau adanya perubahan data yang tidak disampaikan kepada fiskus sehingga pendapatan objek Pajak Bumi dan Bangunan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak data-data yang tidak akurat karena kurangnya pemahaman dan pengertian wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk mengatasi kendala atau masalah yang dihadapi pihak penyelenggara maupun wajib pajak tersebut diperlukan adanya kebijakan yang aktual yang mampu mendorong dan merangsang efisiensi dan efektifitas kerja yakni melalui mekanisme pendataan, yang khususnya pendataan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mencoba membahas dan menuangkannya dalam bentuk tugas akhir dengan judul : “Mekanisme Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar”.