Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Kota Medan

Abstract

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat daerah menuntut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyratakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan inilah yang disebut dengan otonomi daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi yaitu terletak pada kemauan keungan daerah. Artinya, daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya, sehingga tidak terlalu bergantung pada bantuan pusat. Adapun sumber pendapatan daerah yang dimaksud antara lain: pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti: hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Karena ketergantungan kepada bantuan pusat haruslah seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk dapat meningkatkan dan meratakan kesejahteran masyarakatnya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah dari hasil pajak daerah, yang terbagi atas 2 kelompok, yaitu: pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam hal ini, penulis menekankan pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi yang juga terbagi atas beberapa jenis, yakni: Pajak Provinsi: 1. Pajak Kenderaan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok Pajak Kabupaten/Kota: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penenrangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pajak kabupaten/kota memiliki kontribusi yang besar bagi tiap daerah di Indonesia. Salah satu pajak kabupaten/kota yang kontribusinya besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di kota Medan adalah Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan di hotel. Adapun disini yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang khusu disiediakan bagi orang yang ingin beristirahat atau menginap, atau memperoleh fasilitas pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran. Saat ini perkembangan hotel atau jenis tempat penginapan lainnya sangat pesat. Oleh karena itu perlu ditingkatkan dan dioptimalkan penerimaan pajaknya. Selain itu kita juga perlu mengetahui bagaimana peningkatan penerimaan Pajak Hotel dari tahun ke tahun, supaya kita mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Hotel bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya pembangunan Kota Medan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis objek Praktik Lapangan Mandiri tentang : Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Kota Medan. Dalam hal ini lembaga yang dipilih sebagai tempat Prakti Kerja Lapangan Mandiri adalah DISPENDA, karena merupakan salah satu lembaga yang berperan aktif dalam mengelola pendapatan asli daerah.