Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah (studi kasus di Desa Silumajang, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu

Abstract

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 perubahan atas Undangundang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan atau bangunan yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah). Keterlibatan Pemda dikarenakan persentasi pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke Pemerintah Daerah. Dengan pemberian Otonomi dan Desentralisasi kepada Pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi, yang namanya kemudian diubah menjadi IPEDA, hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, walaupun pajak itu masih merupakan pajak pemerintah pusat. hasil IPEDA digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Silumajang, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhan Batu, masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, bukan disebabkan ketidakmampuan masyarakat tetapi karena wajib pajak atau masyarakat belum mengerti tentang arti pajak dan manfaat pajak yang diperoleh dari pembayaran pajak tersebut. Hal tersebut banyak terjadi di daerah pedesaan yang pada umumnya masyarakat yang hidup dari pertanian dan masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga perlu diadakan penyuluhan PBB yang merupakan sarana untuk upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Akibatnya target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tercapai secara maksimal. Berdasarkan hal di atas, maka penulis akan melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dengan judul “Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah (studi kasus di Desa Silumajang, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu )” yang merupakan salah satu syarat untuk menamatkan studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.