| dc.description.abstract | Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 perubahan atas Undangundang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan
Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan atau
bangunan yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen
Pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah
daerah). Keterlibatan Pemda dikarenakan persentasi pembagian hasil penerimaannya
sebagian besar dialokasikan ke Pemerintah Daerah. Dengan pemberian Otonomi dan
Desentralisasi kepada Pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi, yang namanya
kemudian diubah menjadi IPEDA, hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah,
walaupun pajak itu masih merupakan pajak pemerintah pusat. hasil IPEDA
digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Silumajang, Kec. Na
IX-X, Kab. Labuhan Batu, masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajibannya membayar pajak, bukan disebabkan ketidakmampuan masyarakat
tetapi karena wajib pajak atau masyarakat belum mengerti tentang arti pajak dan
manfaat pajak yang diperoleh dari pembayaran pajak tersebut. Hal tersebut banyak terjadi di daerah pedesaan yang pada umumnya masyarakat yang hidup dari pertanian
dan masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga perlu diadakan
penyuluhan PBB yang merupakan sarana untuk upaya meningkatkan penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan. Akibatnya target penerimaan yang ditetapkan oleh
pemerintah tidak tercapai secara maksimal.
Berdasarkan hal di atas, maka penulis akan melakukan Praktik Kerja
Lapangan Mandiri dengan judul “Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah (studi kasus di
Desa Silumajang, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu )” yang
merupakan salah satu syarat untuk menamatkan studi pada Program Studi Diploma
III Administrasi Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sumatera Utara. | en_US |
