Analisis Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara pada Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010)

Abstract

Pelaksanaan kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia selain untuk menutup defisit APBN, juga mempunyai tujuan untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas saham BUMN di Indonesia dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dalam Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham BUMN menjadi tujuan dilakukannya privatisasi BUMN di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yang mengemukakan gejala/kejadian/peristiwa/masalah sebagaimana adanya secara lengkap dan diikuti dengan pemberian analisa dan interpretasi. Alat pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka (Library research) dengan mengumpulkan sumber-sumber/bahan antara lain dari buku-buku, artikel, majalah, dan penelusuran internet. Dalam proses perumusan kebijakan privatisasi BUMN di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan privatisasi telah memiliki legalitas yang kuat dengan adanya Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) jo Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2009 dan Keputusan Presiden No.18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun legalitas pelaksanaan privatisasi itu telah ada, tujuan dari pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia masih terbatas hanya untuk menutupi defisit APBN saja serta kecenderungan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam proses perumusan privatisasi yang menjurus kearah KKN masih sangat rentan terjadi.