Penerapan E-procurement Pada Sistem Pelayanan Publik Menuju Good Corporate Governance Pada Pt. Pln Wilayah Sumatera Utara

Abstract

Setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang lalu, banyak masyarakat yang menuntut agar dilakukannya reformasi ditubuh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kepada pemerintah, menuntut agar BUMN kembali kepada tujuan utama nya yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 33 yaitu sebagai perwakilan pemerintah dalam melayani kebutuhan utama publik yang menguasai hajat hidup orang banyak baik secara tingkat nasional maupun daerah dan juga menuntut agar dilakukannya transparansi didalam pengelolaan keuangan perusahaan serta dalam hal tender proyek pengadaan barang dan jasa perusahaan. Oleh sebab itu, berdasarkan tuntutan masyarakat tersebut, Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) Wilayah Sumatera Utara sebagai salah satu BUMN di Indonesia menerapkan program e-procurement dalam sistem pelayanan publik. Adapun yang menjadi dasar hukum dari penerapan program e-procurement tersebut adalah Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Akan tetapi setelah program e-procurement tersebut diterapkan oleh PT.PLN Wilayah Sumatera Utara, banyak nya masyarakat yang tidak mengetahui kalau program tersebut diterapkan. Padahal, program tersebut sangat berguna sekali bagi masyarakat dan juga stakeholders lainnya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai perusahaan baik mengenai informasi sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, profil perusahaan maupun informasi lainnya Hal ini sangat membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif agar dapat diketahui apa penyebab banyak nya masyarakat dan juga stakeholders lainnya tidak mengetahui program tersebut. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sudah sejauh mana penerapan e-procurement tersebut, untuk mengetahui tingkat kesiapan SDM para pegawai dan juga untuk mengetahui pola kerja sama yang dibina oleh PT.PLN Wilayah Sumatera Utara dalam rangka menuju BUMN yang good corporate governance.