Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Pada Proses Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Impor Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

Abstract

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar disamping penerimaan yang lainnya. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang perlu diketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan, seperti dilakukannya reformasi dan modernisasi. Reformasi perpajakan sudah dilakukan pemerintah pada dua dekade yang lalu. Untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 1983, yakni dengan melakukan perubahan dan pembaruan atas peraturan perpajakan yang ada saat itu. Bila sebelumnya peraturan perpajakan masih banyak sebagai hasil produk kolonial, sehingga ketentuannya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan perkembangan negara Indonesia yang terus berkembang. Tujuan utama reformasi perpajakan saat itu adalah untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam