Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Perkembangan tata kelola pemerintahan di Indonesia dalam satu dasawarsa (1998 s.d. 2008) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Semenjak Reformasi Tahun 1998 perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem Otonomi Daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup sehingga memberi dampak juga pada perubahan pengaturan sistem keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan menggantikan Undang–undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan negara dan daerah. Sebagai upaya konkret, pemerintah mengeluarkan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP No. 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Otonomi daerah banyak menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan “public” yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan kewajiban demi tercapainya “ Good Governance”.