Sistem Akuntansi Belanja Modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan

Abstract

Belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005). Belanja pada pemerintah daerah sudah ditentukan anggarannya dalam APBD untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.Dalam hal ini, belanja modal termasuk salah satu belanja yang tergolong ke dalam jenis belanja langsung di mana penganggarannya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah.Karena belanja modal terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah dan mengurangi kas daerah tetapi juga sekaligus menambah aset daerah, maka sangat perlu untuk memperhatikan sistem akuntansi belanja modal pada pemerintah daerah tersebut.