Pelaksanaan Pengawasan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Abstract

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional, maka peranan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pemerintah menjadi sangat penting, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang diwujudkan dalam kepatuhan pembayaran pajak sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional ke arah masyarakat yang adil dan makmur. Dengan berlakunya undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 , maka sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar dari Official Assessment system ke Self Assessment system. Dalam Self Assessment system ini, masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Konsep perpajakan tersebut adalah sangat ideal dengan menempatkan dan memberdayakan masyarakat (empowering people) sebagai subyek pelaku utama dalam sistem perpajakan. Keberhasilan sistem perpajakan nasional bergantung kepada kesadaran dan kerelaan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam sistem perpajakan.