Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang Kadaluarsa pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) Medan Selatan

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA). Dilihat dari perkembangan teknologi yang meningkat, dimana kebutuhan masyarakat akan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, kendaraan bermotor merupakan pilihan masyarakat saat ini sebagai sarana transportasi. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah menilai bahwa potensi dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).