Sistem Pengendalian Internal Gaji dan Upah Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan

Abstract

Secara umum tujuan didirikannya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan adalah untuk dapat mewujudkan sumber daya aparatur pemerintahan Kota Medan yang profesional, berwawasan manajemen pengelolaan keuangan yang sistematis, efisien dan efektif. Dalam aktivitasnya untuk menjalankan operasi perusahaan/instansi tersebut tentunya ada beberapa faktor mutlak yang dibutuhkan. Adapun faktor – faktor tersebut antara lain modal, tenaga kerja dan aktivitas lainnya. Apabila membicarakan tenaga kerja, maka hal tersebut tidak terlepas dari perihal gaji pegawai yang sangat mempengaruhi prestasi dan kinerja pegawai karena jika tenaga kerja tersebut tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada BPKD Kota Medan ataupun terdapat pemotongan atas gaji yang tidak jelas maka tenaga kerja mungkin akan mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi kinerja BPKD Kota Medan seperti menuntut kenaikan gaji melalui demonstrasi karyawan, mengurangi kegiatan kerja, dan usaha – usaha lain yang terkadang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan BPKD Kota Medan sehingga kegiatan operasional BPKD tersebut menjadi terhalang. Untuk mengatasi kekeliruan akibat tidak teliti dan tidak tepatnya penetapan, penggolongan, pencatatan serta pembayaran atas gaji, maka perlu diatur tingkatan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian juga mengenai ketentuan-ketentuan untuk kesejahteraan sosial para karyawannya harus ditetapkan kebijakan-kebijakan maupun sistem dan prosedur yang didukung dengan formulir-formulir atau catatan-catatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Instansi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengendalian internal yang memadai terhadap gaji dan upah. Pengendalian internal gaji ini diupayakan agar dapat terjalinnya hubungan yang harmonis antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan dengan tenaga kerja