Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Abstract

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, aman dan merata yang merupakan bagian dari tujuan luhur Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air. Untuk dapat membiayai pelaksanaan pembangunan nasional tersebut secara mandiri, salah satu alternatif yang sangat potensial adalah melalui peran serta masyarakat berupa pembayaran pajak. Di Indonesia ada berbagai macam jenis pajak yang diberlakukan, salah satunya yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (dalam Pabean) baik itu berupa konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Pajak Pertambahan Nilai ini dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada mata rantai jalur perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai ini timbul karena digunakan faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau

pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan, dan mempertahankan laba termasuk modal, bunga, sewa, upah pegawai, dan lainnya merupakan unsurpertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).