Sistem Administrasi PPH Pasal 21 pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

Abstract

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak yang dikenakan wajib pajak orang dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun pajak. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur pajak penghasilan (PPh) pasal 21 antara lain dengan dikeluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jenderal Pajak No.15/PJ/2006 tentang pelaksanaan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Sistem administrasi pajak memiliki peran yang sangat besar bagi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara untuk menganalisa dan mengavaluasi mengenai kebijakan yang diterapkan dalam penetapan PPh pasal 21 dan juga mengenai kesesuaian dan kepatuhan terhadap penetapan PPh pasal 21 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.