Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Abstract

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa peningkatan pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala keperluan yang berhubungan dengan pembangunan nasional itu. Dana tersebut diperoleh dari sumber daya domestik, investasi asing, perdagangan internasional, pinjaman luar negeri, sistem pajak global dan Bank pembangunan domestik. Namun demikian dalam pelaksanaan pemungutannya memerlukan landasan pertimbangan keadilan dan suatu kepastian hukum yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi ”pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.