Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Abstract

Peranan pajak sebagai penerimaan dalam negeri semakin besar. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rencana penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagai sumber utama anggaran pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan bahwa Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang Undang diatas, dicantumkan system self assessment system,yaitu suatu system yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak (WP) intuk mementukan sendiri besarnya pajak yang terhutang, mulai dati menetapkan menghitung, menyetor, sampai melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Dalam system ini fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi, guna menghindari kesalahan dalam tata cara atau proses pengadministrasian pelaporan pembayaran pajak, WP memerlukan administrasi yang jelas juga mengetahui prosedur untuk menyampaikan serta memenuhi kewajiban nya tersebut. Sarana yang dimaksud adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 butir 6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal WP dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpaajakan nya.