Kontribusi Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuanagan dan Aset Kabupaten Karo

Abstract

Kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesejahteraan akan dicapai seiring tercapainya pembangunan yang merata baik di pusat maupun daerah. Wilayah NKRI yang cukup luas yang terdiri dari gugusan kepulauan yang dipisahkan oleh lautan mengakibatkan pembangunan di berbagai daerah tidak merata. Akibat tidak meratanya pembangunan di daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pembangunan di daerahnya masing-masing seiring diberlakukannya Otonomi Daerah pada tanggal 01 Januari 2001. Pemerintah Daerah sebagai salah satu komponen Pemerintah Pusat secara otomatis memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengisi kas pemerintahannya melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pada hakekatnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus mengarah pada kemajuan daerah. Pembangunan dilakukan secara sadar, terencana dan bertahap yang mana dalam hal ini dibutuhkan segala potensi yang ada, baik itu sumber daya alam, teknologi, finansial, manajemen maupun sumber daya manusia.