| dc.description.abstract | Reformasi keuangan pemerintah telah mengusung gagasan tentang perlunya
akuntabilitas, profesionalitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan
negara. Instansi pemerintah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan
dan sebagai pengguna anggaran negara, wajib untuk melakukan pengelolaan
keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh
masing-masing instansi. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya, guna, bersih dan bertanggungjawab. Pertanggungjawaban yang
dimaksud berupa penyampaian laporan keuangan dan data kinerja secara reguler.
Perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta
terselenggaranya good governance adalah dengan mewajibkan pemerintah pusat
yaitu presiden untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN kepada DPR selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran
berakhir, seperti yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara mewajibkan menteri atau pimpinan lembaga untuk
menyusun laporan keuangan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan
palinglambat dua bulansetelah tahun anggaran berakhir, kemudian Menteri
Keuangan akan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang
terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan, kemudian menyampaikan kepada Presiden dalam waktu tiga
bulan setelah tahun anggaran berakhir. Standar akuntansi merupakan aturan utama
yang harus diacu dalam penyajian laporan keuangan dalam kerangka prinsip
akuntansi berlaku umum. Standar tersebut penting agar laporan keuangan lebih
berguna, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. | en_US |
