Penerapan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan)Pernyataan No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Langkat Sumatera Utara

Abstract

Dizaman reformasi yang semakin transparan seperti saat sekarang ini, dibutuhkan adanya pembuktian dan pertanggungjawaban pemerintah mengenai Laporan Keuangannya, baik itu pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, seperti yang dinyatakan pada PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Memang, laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami merupakan syarat utama dalam melaporkan Laporan Keuangan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 No. 32 pasal 66 poin 1 bahwa “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparandan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat” dan tentunya hal ini merupakan yang terpenting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional atas Pengelolaan Laporan Keuangan suatu kepemerintahan.