Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Setda Provsu

Abstract

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi pada pertengahan tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut dilakukan dengan mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi tentang perlunya dilaksanakan otonomi daerah sehingga undang-undang tersebut sering disebut dengan Undang-undang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintah didaerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan.Pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan akuntansi dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundangundangan yaitu antara lain Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah No.24 Tentang standar akuntansi pemerintahan, peraturan pemerintahan No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.