Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Word Bank dalam Mardiasmo (2004:18) mendifinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaran manajemen pembangunan yang sejelan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan good government governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, yang mana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetensi dengan baik secara regional, nasional dan internasional.