Sistem Pengendalian Internal Gaji dan Upah pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Padangsidimpuan

Abstract

Adanya penetapan tentang peraturan yang berhubungan dengan penggajian dari pemerintah akan membuat perusahaan/ instansi akan lebih memperhatikan penentuan tarif gaji dan upah sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadi penyelewangan.Perkembangan tata kelola pemerintahan di Indonesia dalam satu dasawarsa (1998 s.d 2008) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang relative singkat, pemerintahan Indonesia telah melewati serangkain proses reformasi sektor public yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Semenjak Reformasi Tahun 1998 perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem Otonomi Daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaran pemerintahan dan ruang lingkup sehingga memberi dampak juga pada perubahan pengaruh sistem keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan menggantikan Undang – undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1990 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan Negara dan Daerah.