Sistem Akuntansi Belanja Modal pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Belanja dilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah(Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2015). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah,pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang,terutama pembiayaan untuk pemeliharaan asset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut.Kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan(usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah(budget capability) dalam pengelolahan asset tersebut dalam jangka panjang. Dalam Permandagri No.13 Tahun 2006 terdapat pengelompokkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan.Dalam hal ini,belanja modal termasuk salah satu belanja yang tergolong kedalam jenis belanja langsung dimana penganggarannya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah.Karena belanja modal terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah dan mengurangi kas daerah tetapi juga sekaligus menambah asset daerah,maka sangat perlu untuk memperhatikan sistem akuntansi belanja modal pada pemerintah daerah tersebut.