Pelaksanaan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Bawah Satu Atap (Samsat) Kabanjahe

Abstract

Dalam menghadapi era globalisasi dan peningkatan usaha pembangunan, maka Pemerintah harus tetap meningkatkan penerimaan Negara. Selain dari sektor Migas dan Non Migas sebagai penerimaan negara yang utama juga meningkatkan penerimaan negara melalui sektor Pajak khususnya Pajak Daerah. Tinggi rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan sangat mempengaruhi pendapatan negara yang akhirnya berpengaruh dengan tingkat ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan pembangunan Nasional (Waluyo,2002:4). Oleh karena itu,dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menghadapi dan mengantisipasi hal tersebut. Selain itu pemerintah juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mensukseskan usaha pembangunan tersebut. Untuk membiayai rumah tangga daerah,Pemerintah sendiri telah menetapkan Undang-Undang mengenai pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang berlaku. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah,dimana diberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk pemungutan pajak daerahnya sendiri dan dapat meningkatkan akuntabilitas daerah.