Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Usaha oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Mandailing Natal

Abstract

Bila kita berbicara mengenai pajak, maka terdapat dua pihak yang selalu bersinggungan yaitu pemerintah di satu pihak dan masyarakat dipihak lain, dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan dinamis serasi dan bertanggung jawab. Sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Negara kita, Pajak dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber utama kas Negara yang dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) . Sedangkan Pajak yang dikelola pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan daerah. Selain Pajak Daerah terdapat juga Retribusi Daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dan berfungsi untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Secara umum mungkin retribusi masih termasuk yang kurang populer bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di daerah. Dan mungkin kalau boleh masyarakat tidak membayar retribusi, dan seandainya membayar retribusi harus dalam jumlah yang kecil. Pemungutan retribusi tidak boleh dilakukan dengan semena-mena karena akan menimbulkan konflik.