Analisis Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (Pph) di Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Pembantu Citra Garden (2020)

Abstract

Dalam suatu perusahaan atau organisasi pasti memiliki masalah administrasi salah satunya di bagian perpajakan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk yang padat, dimana setiap warga/perusahaan diwajibkan membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak maka pendapatan pada sektor pajak akan bertambah banyak, karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak (Kemenkeu.go.id). Pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu satu tahun. Saat ini, UU pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 36 Tahun 2008 (https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/03/25/pajakpenghasilan). Diantara berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan input yang sangat besar bagi negara. Kebijakan Pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pelaksanaan lebih lanjut adalah dengan diterbitkannya PPh Pasal 21. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi