Prosedur Pembiayaan KPR iB Muamalat Akad Murabaha pada PT. Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Medan

Abstract

Sejak terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Sistem perbankan di Indonesia terdiri dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang secara implisit membuka peluang kegiatan usaha perbankan syariah meskipun masih dengan istilah bank bagi hasil. Setelah terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, praktis tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung sistem operasional perbankan syariah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan syariah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif yang beraku (yang tidak lain berbasis bunga) di Indonesia. Hal ini menyebabkan ciri-ciri syariah menjadi tersamar dan bank syariah di Indonesia tampil layaknya bank konvensional.