Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pemohon Ijin Usaha di Front Office pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan

Abstract

Sehubung dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Kota Medan mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Guna pelaksanaan otonomi daerah, maka perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang (dua puluh tahun), menengah (lima tahun), dan pendek (satu tahun). Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan untuk mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Medan perlu menyusun Rencana Strategi SKPD dengan berpedoman Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2011-2015. (Rencana Strategis BPPT Kota Medan:2010:1)