lmplementasi Penyelesaian Hukum dan Upaya Pengelolaan Pencemaran Minyak di Laut Selat Malaka Akibat Tubrukan Kapal (Studi Kasus Tubrukan Kapal MT. Nagasaki Spirit dengan Kapal MV. Ocean Blessing)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi pencemaran minyak di laut yang disebabkan oleh kapal, sebagai studi kasus adalah tumpahnya minyak mentah dari MT. Nagasaki Spirit. Pengkajian tersebut dalam aspek yuridis dan aspek ekologis khususnya tindakan nyata yang seharusnya dilakukan oleh lndonesia sebagai victim parties. Tubrukan kapal MT. Nagasaki Spirit dengan MV. Ocean Blessing yang terjadi pada tanggal 19 september 1992 mengakibatkan kerugian material dan immateriel serta mengakibatkan tumpahnya minyak di Perairan Indonesia sebanyak 12.000 ton minyak mentah jenis khafji, dimana minyak mentah jenis ini merupakan jenis minyak yang pekat, yang sulit diuraikan dan upaya pengajuan ganti kerugian telah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai Jaksa Pengacara Negara. Khusus dalam aspek ekologis setelah dilakukan penelitian dan analisa, ternyata apa yang diderita oleh Indonesia akibat pencemaran lingkungan perairan laut secara kuantitas tidak memadai. Dalam penelitian tersebut bersifat deskriptif analitis melalui penelusuran data skunder, dengan berbasiskan pada berkas pengajuan ganti kerugian pihak Kejaksaan Agung R.I. dan didukung oleh beberapa dokumen maupun literatur lainnya serta wawancara langsung dengan beberapa nara sumber terkait. Sedangkan teknik penelitiannya adalah studi pustaka dan wawancara. Hasil dan pembahasan penelitian dan penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat tumpahan minyak tersebut lingkungan perairan selat Malaka mengalami dampak penting antara lain dengan adanya indikasi makin menurunnya hasil tangkapan ikan di tiga Kabupaten Deli Serdang, Langkat dan Medan. Penelitan ini selain mengamati kasus yang ada juga memperhatikan beberapa komponen pendukung, antara lain kondisi umum Selat Malaka itu sendiri yang memang demikian potensial terjadi pencemaran, mengingat frekwensi lalulintas berbagai jenis kapal sangat padat dan terdapatnya berbagai kerawanan fisik di perairan tersebut. Kondisi demikian tidak terlepas dari kaitan pembahasan aspek lingkungan, karena dengan berbagai ketentuan yang diberlakukan di perairan tersebut adalah merupakan tindakan preventif terhadap terjadinya pencemaran di laut. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan hukum dan upaya pengelolaan pasca kejadian dan khususnya dalam pembahasan kasus tersebut, pemerintah lndonesia belum dapat mengatasi permasalahan yang sama, baik dalam ketentuan normatif maupun tindakan-tindakan pemulihan lingkungan, belum memadai. Kendala yang dihadapi sebagian besar adalah dalam penerapan hukum yang mempersulit aplikasi di lapangan, implikasinya menimbulkan kerugian lain di pihak aparat yang berwenang dan rakyat secara keseluruhan.