Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kompetensi Perempuan Menuju Parlemen (Studi Kasus di DPD Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara)

Abstract

This study raises the title Women's Empowerment in Improving Women's Competence Towards Parliament in the Study of the DPD of the Prosperous Justice Party of North Sumatra. In this study, the author wanted to see how the forms of empowerment and empowerment strategies carried out by the Prosperous Justice Party so as to be able to deliver female cadres to enter Parliament to support 30% quota. In this study, the research method used is descriptive study with a qualitative approach, which provides a comprehensive picture of the empowerment of women in improving the competence of women in parliament in the DPD Prosperous Justice Party as a form of affirmative action. In addition, this approach also aims to explore the processes and forms of empowering women to improve women's competencies towards parliament and the level of women's political participation in PKS. Information collection techniques are carried out by observation, and in-depth interviews. The results of the study show that the existence of empowerment forms and strategies undertaken by the party for each woman in order to increase competence, political ability, and political skills needed to compare women in the public sphere. The level of political participation of PKS women is also highly rated, this is seen through internal management and women are actively engaged in following every series of political agendas carried out by the party. There are a number of reasons why women have not been able to sit in parliamentary seats in fulfilling a 30% quota of women's representation, namely the first patriarchal culture that is still attached to the community, making it difficult for women to sit in parliamentary seats in patriarchal culture restricting women to participate actively in political activities practical. Second, family support is very supportive of women to be active in politics, especially husbands, some of the reasons husbands do not give permission to their wives to become legislators is because women have a domestic role as housewives in the family.

Penelitian ini mengangkat judul Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kompetensi Perempuan Menuju Parlemen Studi DPD Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara.Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana bentuk bentuk pemberdayaan dan strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahterasehingga mampu menghantarkan kader perempuan untuk masuk di Parlemen guna untuk mendukung kuota 30%. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kompetensi perempuan di parlemen pada DPD Partai Keadilan Sejahtera sebagai bentuk affirmative action. Selain itu pendekatan ini juga bertujuan untuk menggali proses dan bentuk-bentuk pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kompetensi perempuan menuju parlemen serta tingkat partisipasi politik perempuan PKS. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Adanya Bentuk dan strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh partai kepada setiap perempuannya guna meningkatnya kompetensi, kemampuan politik, serta skill politik yang dibutuhkan untuk membranding diri perempuan di ranah publik.Tingkat partisipasi politik perempuan PKS juga dinilai tinggi hal ini dilihat melalui kepengurusan internal dan perempuan aktif bergerak dalam mengikuti setiap rangkaian agenda politik yang dilakukan partai.Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan perempuan belum mampu duduk di kursi parlemen dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan yaitu yang pertama budaya patriarki yang masih melekat dikalangan masyarakat sehingga sulit bagi perempuan untuk duduk di kursi parlemen budaya patriarki membatasi perempuan untuk ikut serta aktif dalam kegiatan politik praktis. Kedua, dukungan keluarga sangat mendukung perempuan untuk aktif di dunia politik terutama suami, beberapa alasan suami tidak memberikan izin kepada istri untuk menjadi anggota legislatif hal itu dikarenakan perempuan memiliki peran domestik sebagai ibu rumah tangga di dalam keluarga.