Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Pemda di Sumatera Utara

Abstract

Akuntansi keuangan daerah di Indonesia mernpakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi di tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan barn dari Pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah. Di era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus dapat diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya masing - masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harns mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaan tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintah pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah direalisasikan. Perkembangan reformasi terns berlanjut dengan diterbitkannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pernbahan dan penyempumaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempumaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Akibatnya, sebagai konsekuensi, peraturan perundang-undangan dibawahnya juga harus mengikuti.