Show simple item record

dc.contributor.advisorManurung, Asima
dc.contributor.authorSitanggang, Gembira
dc.date.accessioned2022-12-26T09:11:53Z
dc.date.available2022-12-26T09:11:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/77899
dc.description.abstractDalam rangka upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini misi utama otonomi daerah bukan sekedar keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagian dari usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana. Untuk mendukung usaha tersebut, pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah yang dimaksudkan adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. APBD merupakan gambaran dari kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pemenuhan kebutuhan masyarakat dan operasionalisasi struktur yang mendukungnya. Gambaran dari kebijakan pemerintah daerah tersebut berupa rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.titlePeramalan Jumlah Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan pada Tahun 2016-2017en_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nimNIM142407032
dc.identifier.nidnNIDN0015037310
dc.identifier.kodeprodiKODEPRODI49401#Statistika
dc.description.pages73 Halamanen_US
dc.description.typeKertas Karya Diplomaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record