Upaya Pemasyakatan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pengelolaan Sampah Pemukiman dan Kaitannya dengan Partisipasi Masyarakat di Kotamadya Medan

Abstract

Kotamadya Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, jumlah penduduk 1.908.700 jiwa (Statistik tahun 1995), penduduk kosmopolitan baik ditinjau dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan penyebaran penduduk. Melihat dari permasalahan ini maka akan timbul beberapa masalah diantaranya adanya tumpukan sampah penduduk disana-sini yang kehadirannya tidak diharapkan dan tersumbatnya got-got yang akan mendatangkan banjir disaat hujan. Untuk mengatasi hal ini perlu suatu sistem yang dapat menjadikan kota Medan Bestari. Dalam hal ini pemerintah daerah telah membuat suatu SK NO. 108.342/36/SK/1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Medan Nomor 30 tahun 1993 tentang Wajib Bersih Lingkungan, dan telah diundangkan dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat II Medan No. 10 tahun 1994 Seri No. 4 tanggal 31 Maret 1994. Walaupun dalam SK ini telah dibentuk suatu instansi yang menangani masalah persampahan namun kebersihan Kotamadya Medan belum akan bersih iika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat. Untuk itu tujuan penelitian ini melihat apakah ada pengaruh pencanangan perundangan yang telah dibuat oleh pemerintah terhadap partisipasi masyarakat akan kebersihan sampah dilingkungannya ditinjau dari media komunikasi, bauran pesan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan budaya masyarakat. Dengan tercapainya tujuan ini maka akan menjadi masukan bagi Pemda Tingkat II Medan untuk membuat suatu kebijaksanaan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dimasa akan datang. Untuk melihat pengaruh faktor tersebut di atas maka diajukan hipotesa yaitu terdapat pengaruh yang sangat nyata antara media komunikasi, bauran pesan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan budaya masyarakat terhadap tingkat pemahaman masyarakat tentang perundang-undangan dalam pengelolaan sampah pemukiman. Metoda yang dipakai dalam penelitian ini adalah metoda survey dengan mengamati langsung kelapangan. Sedangkan data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapat di lapangan melalui daftar pertanyaan, wawancara dan pengamatan langsung yang dapat diabadikan melalui foto, dan data sekunder merupakan data pendukung yang didapat dari instansi terkait dan beberapa literatur yang mendukung penelitian ini. Setelah data terkumpul secara keseluruhan maka data ditabulasikan lalu dianalisis dan dihubungkan dengan persepsi masyarakat guna untuk menguji hipotesa yan g diajukan. Dari pengujian statistik maka didapat hasil antara lain : Pertama, terdapat pengaruh terhadap media komunikasi, bauran pesan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan budaya masyarakat terhadap tingkat pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sampah pemukiman. Kedua pengelolaan sampah di Kotamadya Medan belum begitu baik karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sampah pemukiman, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka akan kebersihan, dan banyak diantara mereka tidak tahu akan peraturan yang dicanangkan oleh pemerintah, serta terbatasnya fasilitas penampungan sementara sampah dan pengangkutan sampah ketempat penampungan akhir sampah. Ketiga, belum tepatnya media yang disampaikan oleh pemerintah untuk memberi pesan pemahaman peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini cara, media penyampaian selalu sama setiap stratifikasi masyarakat, sebaiknya pola ini disesuaikan dengan tingkat sosial masyarakat tersebut. Keempat, banyaknya terdapat tempat pemungutan sampah sementara di pinggir jalan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas dan merusak pandangan serta lambatnya pengangkutan sampah di kontainer oleh truk pengangkut yang menyebabkan sampah di kontainer melimpah dan berserakan di sekitar kontainer. Kelima, keberadaan pemulung sampah sangat membantu di tempat penampungan akhir sampah dalam hal memperkecil lautan sampah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka perlu penelitian lebih lanjut terhadap media yang cocok untuk menyampaikan pesan perundang-undangan tentang sampah pemukiman terhadap strata sosial masyarakat. Selain itu perlu kiranya penanganan sampah secara lintas sektoral, perlengkapan fasilitas sampah oleh Pemda serta perhatian pemerintah terhadap orang yang terlibat langsung dengan sampah agar tercapainya Kota Medan Bestari.