Perceraian di Bawah Tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau)

Abstract

Apakah perceraian di bawah tangan itu dapat dilakukan oleh suami dan isteri, serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan perceraian di bawah tangan itu ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Penelitian bersifat deskriktif analitis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dengan jalan melakukan study kepustakaan terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya terjadi perceraian di bawah tangan di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, disebabkan oleh 5 faktor, yaitu tingkat pendidikan responden yang renpah, tidak adanya penyuluhan hukum oleh tokoh-tokoh masyarakat dan aparat terkait, baik mengenai hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan, dan tidak adanya kemauan dari responden untuk menambah ilmu pengetahuan, kurangnya pengetahuan responden mengenai hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 197 4, kemudian untuk melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan memakan waktu yang lama serta banyaknya prosedur yang dilalui dan besarnya biaya yang diperlukan. Kemudian perceraian di bawah tangan itu hanya dapat dilakukan oleh suami, sedangkan isteri tidak dapat melakukan perceraian di bawah tangan dengan suaminya. Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dengan demikian, maka perceraian di bawah tangan tidak diakui oleh Undang-undang Perkawinan, karena perceraian di bawah tangan itu tidak mempunyai kepastian hukum.