Perkembangan Politik Hukum Nasional di Indonesia

Abstract

Landasan politik hukum nasional di Indonesia di dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945, tercermin dari sikap terhadap keberadaan lalu lintas hukum dari berbagai aspek di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar ini dilihat dari kondisi strategi yang mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk dioperasionalkan pada tahapan-tahapan pembangunan, dimana hukum memainkan peranan yang sangat penting. Peluang dan kendala Pembangunan Jangka Panjang Kedua, seiring dengan kemajuan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi, berkaitan erat dengan perkembangan internasional. Kegiatan masyaraat dan pembangunan harus sejajar dengan pengayoman atas hukum dalam operasionalnya sebagai bagian dari pembinaan hukum yang merupakan perwujudan dari politik hukum di Indonesia. GBHN sebagai garis besar kebijaksanaan pemerintahan maupun pembangunan, merupakan dokumen poli tik yang juga memuat politik hukum yang memberi arah terhadap pengintegrasian dan selanjutnya akan dilakukan oleh suatu sistem hukum.