Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Kebijakan Pariwisata di Kawasan Danau Toba (Studi Eksploratif di Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan

Abstract

Partisipasi masyarakat adalah pengikutsertaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan daerah dan kebijakan publik. Organisasi masyarakat sipil merupakan wadah dalam keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. sektor pariwisata mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan Danau Toba dengan adanya nilai jual komoditas pertanian seperi padi, kopi, kemenyan, bawang dan lainnya. Adanya antraksi budaya juga sebagai penembah daya tarik pariwisata danau toba saat ini. Dalam pengelolaannya tentu melibatkan banyak stakeholders baik pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengikutsertaan organisasi masyarakat sipil tersebut menarik untuk dikaji secara ilmiah untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi, kapasitas, serta akses yang didapat oleh organisasi masyarakat sipil. kemudian penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat akademis maupun manfaat praktis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif yang menjadikan kelompok sebagai subjek penelitian. Informan penelitian ditentukan melalui prosedur purposif. Dengan pengumpulan data menggunakan metode, wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, informasi media cetak dan dan elektronik, kemudian interpretasi data secara bertahap, serta reduksi data dihasilkan untuk memperoleh kesimpulan dan saran. Bentuk dan posisi organisasi masyarakat sipil dalam kebijakan pariwisata danau toba hanya sebagai pendengar dan penonton dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah melibatkan masyarakat hanya sebatas sosialisasi untuk memenuhi standart pembuatan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang menganggap pariwisata sebatas infrastruktur seperti jalan, bandara, yang berbasis proyek. Dan lupa dalam membangun manusianya baik melalui pertanian dan antraksi budayanya. Sementara pada sisi organisasi masyarakat sipilnya setengah mempunyai kapasitas rendah dalam advokasi terhadap kebijakan. Hanya beberapa organisasi masyarakat sipil yang mampu sampai pada tahap intervensi kebijakan yang ditempu melalui jalur langsung sosialisasi kemasyarakat, menempuh jalur hukum serta mendirikan komunitas komunitas petani dan adat istiadat. terhadap kebijakan Akses yang diterima oleh organisasi masyarakat sipil. Jika dilihat dari ruang, dan akses yang didapat oleh organisasi masyarakat sipil sangat sedikit dan hampir tidak ada. Selain kapasitas rendah organisasi masyarakat sipil masalah lainya adalah pengelolaan terhadap sumber daya pariwisata yang sedikit, dikarenakan aktor yang bisa mengelola sumberdaya pariwisata adalah yang punya akses terhadap pimpinan daerah yang punya modal dalam mengembangkan sarana jalan, perhotelan, dan investasi lainnya. Dalam pembangunan pariwisata pemerintah harus menyeimbangkan aspek fisik dan manusianya dan member ruang dan akses terhadap masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada terutama pertanian dan antraksi budaya asli masyarakat.

Community participation is the participation and involvement of the community in regional development and public policy. Civil society organizations are a platform for engagement in policy making. the tourism sector is able to improve the living standard of the people around Lake Toba area with the selling value of agricultural commodities such as rice, coffee, incense, onions and others. The existence of cultural anthrac also as a worshiper of tourism attraction toego lake today. In its management of course involves many stakeholders both government, investors, and other stakeholders. The participation of civil society organizations is interesting to be studied scientifically to find out what form of participation, capacity, and access that civil society organizations have. then this research is expected to provide academic benefits as well as practical benefits. This research uses qualitative research type with explorative approach which make group as research subject. The research informant is determined through purposive procedure. By collecting data using methods, in-depth interviews, observation, documentation, print and electronic media information, then gradual interpretation of data, and data reduction are generated to derive conclusions and suggestions. The shape and position of civil society organizations in toba lake tourism policy is only as a listener and audience and is not involved in policy implementation. The government involves the community only to socialize to meet the standard of policy making. This is due to the government which considers tourism to be limited to infrastructure such as roads, airports, project-based ones. And forget in building human beings both through agriculture and cultural anthrac. While on the side of civil society organizations half have low capacity in advocating policy. Only a few civil society organizations are able to arrive at the stage of policy intervention through direct channels of socialization, taking legal action and establishing communities of farmers and customs. of Access policy accepted by civil society organizations. when viewed from space, and access to civil society organizations is scarce and almost non-existent. In addition to the low capacity of civil society organizations, the problem is managing less tourism resources, because actors who can manage tourism resources are those who have access to regional leaders who have capital in developing roads, hotels, and other investments. In the development of tourism the government must balance the physical and human aspects and provide space and access to the community in managing the existing resources, especially agriculture and anthropic cultural indigenous communities.