Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat pada Wilayah Pembangunan di Kabupaten Asahan

Abstract

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Asahan, terutama pada wilayah pembangunannya. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi Pemda Tingkat II Asahan dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. Bagi Pemda tingkat II yang lain penelitian ini dapat dij adikan acuan untuk mengukur pemerataan pendapatan dan distribusi pendapatan masyarakatnya. Sebagai pendekatan untuk mengukur pemerataan dan distribusi pendapatan adalah dengan perhitungan "Gini Rasio" secara matematis dan menggunakan Kriteria Bank Dunia dan Index Oshima. Metode yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mengetahui tingkat pendapatan masyarakat adalah menggunakan model regresi yang linier maupun non linier dengan menggunakan ordinary least sguare (018) Hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Gini Rasio dan Distribusi pendapatan masyarakat Gini rasio wilayah pembangunan I sebesar 0,244, wilayah pembangunan II sebesar 0,221. Pemerataan pendapatan masyarakat pada kedua wilayah pembangunan ini masuk kriteria cukup merata. Gini Rasio pada wilayah pembangunan III sebesar 0,353 dan gini rasio Kota Kisaran sebesar 0,324 artinya pemerataan pendapatan masuk kriteria ketimpangan sedang. Gini rasio lapangan usaha sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa pada wilayah pembangunan I dan II berada diantara 0,16 - 0,24. Hal ini diasumsikan pemerataan pendapatannya pada wilayah I dan II cukup merata. Gini rasio sektor ekonomi pada wilayah pembangunan III dan Kota kisaran berkisar antara 0,35 - 0,42, artinya pemerataan pendapatannya masuk kriteria ketimpangan sedang. Distribusi pendapatan masyarakat wilayah pembangunan II dan Kota Kisaran termasuk kriteria "ketimpangan rendah" karena 40 % penduduk kelompok bawah menerima lebih besar dari 17 % dari total pendapatan.