Analisis Pemekaran Wilayah terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kecamatan Stabat)

Abstract

Dalam rangka pemberhasilan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan Negara kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan dacrah serta dilaksanakan bersama-sama dengan azas dekonsentrasi.

Pemekaran wilayah Kecamatan Stabat menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Stabat dan Kecamatan Wampu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999. Tujuan pemekaran ini adalah: (a) mempercepat laju pertumbuhan pembangunan, (b) upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (c) upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, (d) mempertinggi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, (e) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, Serta (f) terbinanya stabilitas politik dan kesatuan bangsa

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Stabat dan Kecamatan Wampu. Masyarakat yang dipilih sebagai responden penelitian adalah representasi dari masing-masing desa di kedua kecamatan, yaitu 64 orang di Kecamatan Stabat dan 36 orang di Kecamatan Wampu. Tujuan penelitian untuk mengetahui: perubahan akiivitas basis ekonomi, perubahan pendapatan masyarakat sebelum dan setelah pemekaran, pengaruh pola pengeluaran untuk konsumsi terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Analisis menggunakan metode Location Quation (LQ), uji perbedaan rata-rata pada sampel berpasangan (paired t-test).

Hasil analisis LQ diketahui sektor atau lapangan usaha yang berbasis ekonomi di Kecamatan Stabat adalah sektor industri, listrik, gas air bersih, perdagangan, hotel dan restauran, kontsruksi, angkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa-jasa. Sementara di Kecamatan Wampu adalah sektor pertanian, industri, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restauran, keuangan dan jasa-jasa.

Terdapat perbedaan tingkat pendapatan masyarakat sebelum dan setelah pemekaran wilayah melalui uji paired t-test menunjukkan tingkat perbedaan yang bermakna (t-hitung = 8,675) di Kecamatan Stabat, demikian juga dengan Kecamatan Wampu (t-hitung = 11,207) lebih besar dari (t-tabel = 1,998).

Terdapat pengaruh pola pengeluaran untuk konsumsi terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan Stabat (t-hitung=14,101, koefisien=1388 serta R2= 76,2%) dan di Kecamatan Wampu (t-hitung=7,627, koefisien=1,069 serta R2= 63,1%). Pengeluaran untuk konsumsi mempengaruhi tingkat pendapatan.

Responden di Kecamatan Stabat maupun Kecamatan Wampu mempunyai persepsi yang baik dari aspek ckonomi terhadap pemekaran kecamatan, dimana terjadi peningkatan atau perbaikan dalam pengurusan yang terkait dengan pemerintahan dengan biaya yang murah, pengembangan dunia usaha dan mata pencaharian masyarakat, peningkatan hasil produksi dan pendapatan dari usaha yang dilakukan masyarakat, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana (perhubungan, perckonomian, pendidikan dan keschatan). Demikian juga dengan persepsi tentang aspek sosial budaya pada kategori, dimana terjadi peningkatan pengetahuan tentang pemekaran kecamatan, peningkatan atau perubahan positif terhadap adat istiadat daerah.

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat kesaamaan sektor atau lapangan usaha yang berbasih ekonomi di wilayah Kecamatan Stabat sebagai induk maupun Kecamatan Wampu sebagai hasil pemekaran. Terjadi peningkatan pendapatan sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Pengeluaran untuk konsumsi mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Pemekaran wilayah kecamatan dipersepsikan secara baik oleh responden dari aspek ekonomi maupun sosial budaya.