Optimalisi Pajak Parkir dengan Penerapan Tapping Box (Alat Perekam Data Transaksi) dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Medan

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memberikan banyaknya kemudahaan dan keuntungan bagi setiap orang. Banyaknya aplikasi dan kecanggihan IT mampu membangkitkan gejolak perekonomian saat ini sehingga menuntut seluruh lapisan masyarakat dapat berpacu dan mampu mengikuti transformasi teknologi yang laju dan berkembang. Begitu juga hal nya dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan perkembangaan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanaan publik yang akuntabel. Dalam hal pelayanan publik, pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap segala urusan penyelenggaraan pemerintahan. Urusan penyelenggaran pemerintahaan pada pemerintah daerah adalah sebagaimana dituangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren, Absolut dan Pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan Pemerintahan yang Mutlak Kewenangannya berada di Pusat. Contohnya : Pertahanan dan Keamanan, KepolisianNegara RI, Konstitusi, dan lain lain. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan Pemerintahan yang di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal merupakan urusan pemerintahan absolut yakni sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, oleh karena itu mutlak menjadi kewenangan pusat.