Analisis Hukum Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan atau Bangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan

Abstract

The increase in the development in various fields triggers the need for land and buildings whereas they are very limited. Since land and buildings are very crucial for human life, it is natural if the acquisition of land and building is taxable with BPHTB (Duty on Land and Building Right Acquisition). The research problems were as follows: how about the regulation on BPHTB levying system on land and/or building transact, how about the regulation on the role of PPAT/Notary on BPHTB levying on land and building transact in Humbang Hasundutan Regency, and how about fulfilling the principle of Justice in imposing sanction on PPAT in signing land and building transact with unpaid BPHTB in Humbang Hasundutan Regency. The research used juridical normative and descriptive analytic method with socio-juridical empirical which studied legal provisions is a certain society. Descriptive analysis was aimed to describe and explain the data in narrative form. The result of the research shows that in its implementation BPHTB uses selfassessment system and its official system as the verification system is done by the Regent of Humbang Hasundutan in his Directive No. 26/2012. The official system, related to the principle of law, Lex Inferiori derogat Lex Superiori, has violated the prevailing law and regulation. PPAT/Notary plays a significant role in levying BPHTB because, as a public official, he deals with land transact; he will sign it after its BPHTB is paid off by the taxpayer. PPAT/Notary will sign a deed of land and building transfer after the taxpayer submits the evidence of tax payment. The imposition of sanction on PPAT in signing the deed of land and building transfer with unpaid BPHTB in Humbang Hasundutan Regency does not fulfill the principle of justice since there is the difference in the type of sanction between interim PPAT and specific PPAT. A PPAT who violates against the regulation is imposed the sanction in fine of Rp. 7,500,000 (seven million five hundred thousand rupiahs). The sanction is not imposed on Specific PPAT and interim PPAT, whereas the three of them are the same PPAT according to PP No. 37/1998 on the Regulation on PPAT Position. Besides that, PPAT/Notary also plays his role in helping taxpayers calculate the amount of BPHTB.

Meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang,menyebabkan meningkatnya keperluan akan tersedianya tanah dan atau bangunan. Sedangkan tanah dan atau bangunan persediaannya sangat terbatas. Mengingat pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaat dari tanah dan atau bangunan karena adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan diteiti dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah ketentuan sistem pemungutan BPHTB terhadap transaksi jual beli tanah dan atau bangunan, Bagaimana ketentuan tentang peranan PPAT/Notaris dalam pemungutan BPHTB atas transaksi Jual-Beli Tanah dan bangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan, dan bagaimana pemenuhan prinsip keadilan dalam ketentuan tentang Sanksi terhadap PPAT atas penandatanganan akta Jual Beli Tanah dan Bangunan yang belum dibayaran BPHTB nya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Normatif dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-Yuridis dengan tipe empiris dan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan sosio-Yuridis dengan tipe empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan hukum dengan kondisi di masyarakat mana aturan diberlakukan dan sebagaimana hukum itu berlaku di masyarakat.Sedangkan sifat penelitian deskriptif adalah menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dalam bentuk narasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa BPHTB dalam pelaksanaannya menggunakan sistem self assessment, kemudian dibuatnya Verifikasi sistem yaitu Officisial System dalam peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 26 Tahun 2012 keberadaan peraturan Bupati ini dikaitkan dengan asas hukum Lex inferiori derogat Lex Superriori, telah menyalahi aturan hukum yang ada. PPAT/Notaris memiliki peranan yang signifikan dalam pemungutan BPHTB karena PPAT/Notaris adalah pejabat umum yang terkait dengan transaksi jual beli tanah, PPAT/Notaris akan menandatangani akta otentik setelah pajak BPHTB tersebut dibayar lunas oleh Wajib Pajak. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Pemenuhan Prinsip Keadilan dalam ketentuan tentang sanksi bagi PPAT atas penandatanganan akta Jual-Beli Tanah dan Bangunan yang belum dibayarkan BPHTB nya di Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memenuhi prinsip keadilan, karena sanksi yang dikeluarkan PPAT/Notaris, PPAT Sementara dan PPAT Khusus tidak sama, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). PPAT Khusus Maupun PPAT Sementara tidak dikenakan Sanksi,padahal ketiga-tiganya sama-sama PPAT Sesuai dengan PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Selain itu PPAT/Notaris juga berperan dalam membantu Wajib Pajak menghitung besarnya BPHTB.