Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Kasus PT. Sorikmas Mining)

Abstract

The purpose of writing this article (1) In order to perform the contract of work of the Government of the Republic of Indonesia with Sorikmas Mining Company. (2) have been predisposed to identify all obstacles to overcome from the Government of the Republic of Indonesia with Sorikmas Mining Company and occur as prepared in the execution of the contract of work if there is a dispute on the implementation of the labor contract. (3) To the existence of the public perception of a limited liability company Sorikmas Mining in Mandailing Natal determine. The results show that (1) the impact of the implementation of the Treaty of the work after the adoption of Law No 4 of 2009, a revision of the contract of work as a large work area, government revenues (taxes and fees) and the obligation to sell shares, (2) the constraints in implementing contract of work is adjustment of the contract from the work of the law No. 4 of 2009, the mining area in the protected forest is and conflicts with society around the mine (3) the impact of social conditions and the Community for the environmental negative view of the existence of Sorikmas Mining company in Mandailing Natal, type mining activities will affect the way you have so damaged, river pollution, air pollution, the destruction of agricultural land, occurred overcrowding, frequent conflicts between communities and conflicts with the company, Community culture changing views declining sense of kinship and cultural cooperation.

Tujuan Penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Sorikmas Mining.(2)Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Sorikmas Mining dan cara mengatasi apabila terjadi sengketa terhadap pelaksanaan Kontrak karya tersebut. (3)Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Perseroan Terbatas (PT) Sorikmas Mining di Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implikasi pelaksanaan Kontrak Karya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah adanya perubahan terhadap Kontrak Karya seperti luas wilayah kerja, penerimaan negara (pajak dan royalti), dan kewajiban divestasi saham, (2) hambatan pada pelaksanaan Kontrak Karya adalah penyesuaian kontrak karya terhadap undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, wilayah pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung dan konflik dengan Masyarakat lingkar tambang(3) Dampak kondisi sosial dan Lingkungan Masyarakat memandang negatif keberadaan PT Sorikmas Mining di Kabupaten Mandailing Natal, aktivitas kegiatan pertambangan nantinya akan berdampak pada jalan jadi rusak, pencemaran sungai, pencemaran udara, rusaknya lahan pertanian, terjadi kepadatan penduduk, seringnya terjadi konflik antar Masyarakat dan konflik dengan pihak perusahaan, budaya Masyarakat berubah dilihat dari menurunnya rasa kekeluargaan dan budaya gotong royong.