Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan

Abstract

The tax is an important thing as welfare state as one of income source for the increasing of social welfare in a state. Indonesia is one of nation that put tax as one of state income source although it has not yet put tax as one of increasing of society welfare. In the law enforcement process include the tax law enforcement, it always face to criminal justice system. This system is one of system to eradicate the crime in a society. Crimnal justice system has any components, i.e. police, attorney, court, and correctional instituation. In addition to the component of the criminal justice system, there is one specific component for the case of tax, i.e. the civil servant investigator (PPNS) who has responsibility to do the investigation if there is a crime in tax to support the public attorney in handle the tax case. This research applies the normative approach in which will describe analytically about a law regulation in law theories and its implementation and analyze the fact accurately about the role of PPNS an investigation of tax crime. The role of PPNS as instuation out of Police aims to help the task of police in to the investigation that determined in the Crime Procesure Law and Act No. 2 of 2002 concerning to the Police of republic of Indonesia. PPNS or Police must helpot one to the others especially in provide the required information about the crime case to support the crime investigation actually and completely to avoid the intersect of authority in do the investigation that requires the coordination and supervision between the related instituation in enforcement, and socialization of the rule related to the authority in any investigation and to obtain the understanding about the task and authority for each instituation. Through this socialization it will eliminate the gap between the instituation and realize the complete instituation.

Pajak dipandang sangat penting di dalam negara yang bersifat kesejahteraan (welfare state) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang bersangkutan. Indonesia termasuk salah satu negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, walaupun belum menempatkan pajak sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam proses penegakan hukum dimana penegakan hukum pidana pajak termasuk di dalamnya, maka akan selalu berhadapan dengan suatu sistem peradilan pidana (criminal jutice system). Sistem ini adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana terdapat komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Selain komponen dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang disebutkan , maka perlu ditambahkan lagi satu komponen yang khusus untuk perkara tindak pidana perpajakan, yakni penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang juga berwenang melakukan penyidikan bilamana terjadi suatu tindak pidana di bidang pajak demi menunjang keberhasilan penuntut umum menangani perkara tindak pidana pajak. Penelitian ini mengunakan pendekatan yang bersifat normatif yang mana diterangkan dengan secara deskriptif analitis yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaanya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang peranan PPNS dalam penyidikan tindak pidana perpajakan.Peranan PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. PPNS maupun penyidik POLRI harus saling memberikan dukungan, khususnya dukungan informasi tentang suatu tindak pidana yang ditangani agar pelaksanaan penyidikan tindak pidana dapat berjalan lancar dan tuntas dalam pelaksanaannya. untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan yang diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi yang terkait dalam penegakan hukum, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan melakukan penyidikan agar diperoleh pemahaman yang tepat terkait tugas dan kewenangan masing-masing institusi. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mempersempit jurang pemisah di antara masing-masing institusi sekaligus dapat mewujudkan institusi penyidik yang saling melengkapi.